Respons Pemerintah Terhadap Bencana Banjir dan Longsor di Wilayah Sumatera
Beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dilanda gelombang banjir bandang serta tanah longsor yang mengakibatkan kerusakan besar dan korban jiwa. Dalam situasi ini, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak bencana tersebut.
Desakan Penetapan Status Bencana Nasional
Desakan agar pemerintah menetapkan status Bencana Nasional semakin menguat seiring meningkatnya jumlah korban dan luasnya wilayah yang terdampak. Meskipun pemerintah daerah di tiga provinsi tersebut—Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh—telah menetapkan status tanggap darurat, pemerintah pusat masih menunggu kajian lebih komprehensif dari BNPB dan Kemenko PMK sebelum memutuskan apakah akan menetapkan status nasional.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menetapkan status tanggap darurat mulai 25 November hingga 8 Desember 2025. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menerapkan status serupa selama 14 hari sejak 28 November. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengeluarkan SK tanggap darurat mulai 27 November hingga 10 Desember 2025.
Namun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah pusat masih dalam proses pemantauan dan penilaian kondisi terkini. Ia menegaskan bahwa bantuan logistik terus dikirimkan melalui jalur udara maupun darat.
Penyaluran Bantuan Logistik dan Operasi SAR
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus mengirimkan logistik ke daerah terdampak. Dalam sebuah tayangan video yang diunggah akun resmi Presiden RI, ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400M untuk mendukung kebutuhan para pengungsi.
Pesawat Hercules C130 dan Airbus A400M merupakan pesawat angkut militer berkapasitas besar yang biasanya digunakan untuk misi kemanusiaan, termasuk pengiriman logistik ke daerah sulit dijangkau. Dalam tayangan tersebut juga terlihat dapur MBG—dapur operasional yang biasanya digunakan instansi tertentu—dialihfungsikan menjadi dapur umum untuk penyintas banjir dan longsor.
Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) juga terus dilakukan 24 jam sehari oleh BNPB. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa fokus utama adalah pencarian korban hilang, pembukaan akses jalan, serta distribusi logistik. Beberapa daerah masih sulit dijangkau karena tertutup longsoran, sehingga bantuan harus dikirim menggunakan helikopter Mi-17 dan helikopter lainnya.
Untuk wilayah yang terisolasi, pengiriman logistik diprioritaskan. Selain itu, pemulihan akses komunikasi dilakukan dengan pemasangan perangkat Starlink, terutama di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Starlink merupakan layanan internet satelit yang mampu memberikan koneksi di wilayah terpencil tanpa perlu infrastruktur kabel.
Dukungan Pendanaan Darurat
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan dana darurat sesuai kebutuhan. Dalam sebuah konferensi pers, ia mengatakan bahwa dirinya siap mengeluarkan dana darurat jika diperlukan. Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui detail teknis Pooling Fund Bencana (PFB), yang merupakan mekanisme pendanaan bencana yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021.
Tujuan dari PFB adalah untuk mempercepat proses pemulihan dan memberikan perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan. Melalui skema ini, risiko bencana dapat dialihkan ke pihak ketiga seperti asuransi aset pemerintah, sehingga penanganan bencana tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi tahunan APBN atau APBD.
Tantangan dan Perspektif
Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat, pemerintah pusat masih menahan diri dalam menetapkan status Bencana Nasional. Suharyanto dari BNPB mengingatkan bahwa Indonesia sangat jarang menetapkan status Bencana Nasional. Hanya dua peristiwa besar yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, yaitu pandemi Covid-19 dan tsunami Aceh 2004.
DPR RI mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan status bencana dari tingkat provinsi menjadi nasional. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan bahwa kondisi saat ini sudah melewati kemampuan pemerintah daerah. Ia menilai bahwa status darurat nasional diperlukan untuk memastikan respons yang lebih efektif dan cepat.
Data Korban dan Kondisi Wilayah Terdampak
Berdasarkan data BNPB per 28 November 2025:
- Sumatera Utara: 116 meninggal, 42 hilang
- Sumatera Barat: 23 meninggal, 12 hilang, 3.900 keluarga mengungsi
- Aceh: 35 meninggal, 25 hilang, 4.846 keluarga mengungsi
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko PMK, menyatakan bahwa peluang penetapan status Bencana Nasional masih terbuka. Namun, keputusan tersebut menunggu kajian BNPB dan kementerian terkait.
