Marosdaily.com – NEW YORK – Kehadiran DeepSeek membuat Amerika Serikat ketar-ketir, Negeri Paman Sam ingin sebelum sebesar TikTok DeepSeek harus secepatnya dibunuh.
Dua anggota DPR Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang perangkat lunak kecerdasan buatan China DeepSeek dari perangkat milik pemerintah AS, mirip dengan kebijakan yang mana sudah ada lebih besar dulu berlaku untuk melarang TikTok pada perangkat pemerintah.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer selama New Jersey, juga dari Partai Republik, Darin LaHood dari Illinois mengajukan “Rancangan Undang-Undang Larangan DeepSeek Pada Peralatan Pemerintah,” yang akan melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi mobile Kecerdasan Buatan dengan syarat China itu pada perangkat elektronik milik pemerintah.
Mereka logis bahwa Beijing mempunyai kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak yang disebutkan untuk melakukan pemantauan serta menyebarkan misinformasi.
“Partai Komunis China sudah pernah dengan sangat jelas menjelaskan bahwa merekan akan memanfaatkan segala cara yang dimaksud dia miliki untuk merusak keamanan nasional kita, menyebarkan disinformasi yang berbahaya, juga mengoleksi data tentang warga Amerika,” kata Gottheimer di pernyataan tertulis.
“Kita tidaklah dapat mengambil risiko Partai Komunis China menyusupi perangkat pejabat pemerintah kita dan juga membahayakan keamanan nasional kita.”
Usulan itu disampaikan setelahnya perusahaan perangkat lunak dengan syarat China itu pada Januari lalu mempublikasikan sebuah model Artificial Intelligence yang digunakan mempunyai kinerja yang bersaing dengan model-model Artificial Intelligence yang dikembangkan perusahaan-perusahaan Amerika seperti OpenAI, Meta, Alphabet kemudian lainnya.
Tahun lalu, Kongres juga presiden AS, yang kala itu masih dijabat Joe Biden, menyetujui divestasi TikTok dari perusahaan induknya yang digunakan berasal dari China, atau terancam dilarang pada seluruh AS. Kebijakan itu saat ini berada dalam ditangguhkan.
Presiden Donald Trump, yang digunakan mengajukan larangan TikTok pada masa pemerintahannya yang pertama, bulan lalu justru melakukan penandatanganan instruksi presiden untuk menambah masa berlaku periode untuk menemukan solusi jangka panjang melawan permasalahan yang dimaksud sebelum UU pelarangan TikTok harus diberlakukan.
