Marosdaily.com – JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) di menyidangkan sengketa hasil pemilihan gubernur Serentak 2024 mempertimbangkan berbagai hal demi menghindari konflik kepentingan. Hakim MK bukan akan menangani perkara dari area asalnya.
Sebagai contoh, apabila hakim MK berasal dari Jawa Tengah (Jateng), maka hakim yang dimaksud tidak ada akan menangani gugatan jika pemilihan gubernur Jateng.
“Kita mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa kemungkinan besar menghindari tiada ada yang tersebut namanya benturan atau peluang konflik kepentingan, seperti apa? Misalnya dari daerah, jadi tidaklah akan menangani pilkada yang dimaksud berasal dari tempat hakim yang bersangkutan,” kataKepala Biro Humas dan juga Protokol MK, Pan Mohamad Faiz untuk wartawan diambil Hari Sabtu (4/1/2025).
Sidang perdana sengketa hasil pilkada serentak akan dilaksanakan pada 8 Januari 2025. Persidangan nantinya akan dibuka menjadi 3 panel. Jumlah perkara disetiap panel pun akan dibagi secara adil.
“Tentu dengan komposisi jumlah keseluruhan yang digunakan serupa supaya proporsional, tidaklah ada yang tersebut terlalu kemudian bertumpuk perkaranya,” kata Faiz.
Sementara itu, MK telah lama meregistrasi 309 gugatan Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024. Gugatan paling banyak didaftarkan untuk pemilihan Kepala Kabupaten dan juga Wakil Bupati.
Baca juga: Breaking News! MK Hapus Presidential Threshold
“Sudah dijalankan registrasi perkara untuk permohonan yang mana masuk, jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kalau dirinci itu ada 23 yang dimaksud gubernur, lalu 49 untuk pemilihan wali kota, lalu 237 untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati lalu perwakilan bupati,” sambungnya.
