marosdaily.com – Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto harus memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, tanpa adanya reformasi di sistem pendidikan dan kesehatan nasional, Indonesia akan kesulitan bersaing di tingkat ASEAN, apalagi di tingkat global.
Pieter menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo harus memiliki keberanian yang besar dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun, untuk merealisasikan visi besar tersebut, pemerintah harus menghadapi ujian pertama, yaitu kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
“Rakyat saat ini sedang menunggu bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah dapat mengatasi tantangan ini ataukah hanya akan menjadi mimpi di tengah realitas ekonomi global yang semakin kompleks? Waktu akan membuktikan apakah janji ini dapat diwujudkan atau hanya berakhir sebagai kontradiksi,” ujar Pieter dalam keterangannya, Selasa (19/11/2024).
Pieter juga menyoroti langkah Prabowo yang memulai pemerintahannya dengan visi besar, seperti menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyediakan makan siang gratis, membangun tiga juta rumah, dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Namun, ia menekankan bahwa janji besar tersebut memerlukan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Kenaikan PPN menjadi ujian pertama bagi Prabowo, apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara?” tegas Pieter.
Ia juga menyoroti kemungkinan kenaikan PPN yang dapat meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah memerlukan APBN sekitar Rp8.000 triliun per tahun, yang jauh lebih tinggi dari proyeksi Kemenkeu untuk APBN 2025 yang hanya mencapai Rp3.600 triliun.
