marosdaily.com – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menjelang pemilihan umum serentak 2024. Keputusan ini diambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan tidak ada nuansa politik dalam penindakan tersebut.
“Apakah ada unsur politis? Saya yakin tidak, karena penyelidikan sudah dimulai sebelum pendaftaran calon gubernur,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Minggu (24/11/2024) malam.
“Sudah jelas partai mana yang mendukung, jadi tidak ada hubungannya dan saya pastikan itu, tidak ada kaitannya dengan partai tertentu, warna tertentu,” tambah Alex.
Alex menegaskan bahwa kasus ini ditindaklanjuti berdasarkan laporan dari masyarakat dan pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu yang merasa terganggu dengan adanya kasus tersebut.
“Ini adalah penindakan yang murni karena ada informasi dari masyarakat, dan mungkin juga dari pegawai yang merasa keberatan untuk membayar iuran yang diminta oleh RM tadi,” jelasnya.
Kronologi Penanganan Kasus
Sebelumnya, Alexander Marwata mengungkapkan kronologi penanganan kasus yang menyeret nama Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM).
“Pada Juli 2024, RM meminta dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka Pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024,” kata Alex.
Atas permintaan tersebut, Sekretaris Daerah Bengkulu, Isnan Fajri (IF) memanggil seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kepala Biro di lingkungan Pemda setempat. “Dengan instruksi untuk mendukung program RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu,” ujarnya.
