marosdaily.com – Kepolisian Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini terlihat dari sinergi yang diperkuat antara Kepolisian dan BPJS Kesehatan dalam melakukan uji coba persyaratan kepesertaan JKN aktif bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di seluruh Indonesia.
Persyaratan ini berlaku untuk seluruh pemohon SIM, mulai dari SIM A, SIM B, hingga SIM C. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
Ketentuan ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Sehingga, ketika membutuhkan layanan kesehatan, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya yang harus dikeluarkan karena sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan.
David Bangun, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, menjelaskan bahwa uji coba ini merupakan kelanjutan dari uji coba sebelumnya yang telah dilaksanakan di tujuh Polda dengan 105 Polres mulai 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024. Hasil evaluasi dari uji coba tersebut menunjukkan respon positif dari masyarakat.
“Dari hasil evaluasi sebelumnya, kami mendapat respon positif dari masyarakat meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Namun, kami ingin menekankan bahwa ketentuan ini diberlakukan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, bukan untuk mempersulit atau menjadi beban,” ujar David pada Kamis (31/10/2024).
Selama uji coba di tujuh Polda, masih terdapat pemohon SIM yang kepesertaan JKN-nya non aktif atau belum terdaftar sebagai peserta JKN. Namun, David menegaskan bahwa selama masa uji coba nasional ini, pemohon SIM tetap dapat diberikan meskipun kepesertaan JKN masih dalam proses pengaktifan atau pendaftaran.
Untuk memudahkan pemohon SIM mengetahui status kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal seperti Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Aplikasi Mobile JKN, dan BPJS Kesehatan Care Center 165. Selain itu, pemohon juga dapat datang langsung ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat.
David menekankan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan kementerian lembaga lainnya untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala. Dengan adanya evaluasi ini, BPJS Kesehatan berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Selama masa uji coba nasional ini, BPJS Kesehatan juga akan melakukan pendampingan di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024. Hal ini dilakukan melalui Duta BPJS Kesehatan dan layanan BPJS Keliling yang sudah dijadwalkan di masing-masing wilayah. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan dapat mempermudah petugas dalam menerbitkan SIM dan mengurangi kendala yang mungkin terjadi di lapangan.
