Pemangkasan subsidi BBM menjadi topik yang cukup menarik perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Usulan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mengundang berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satu yang turut merespons adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang menyampaikan permintaan maaf kepada JK atas rekomendasi tersebut.
Menurut Gibran, usulan JK tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga BBM agar tetap terjangkau bagi masyarakat kecil. “Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi,” ujarnya dalam keterangannya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap berbagai masukan yang diberikan oleh berbagai pihak, termasuk usulan JK. Meski demikian, langkah yang diambil tetap berpegang pada prinsip perlindungan masyarakat lapisan bawah. Tujuannya adalah untuk mencegah efek domino akibat kenaikan harga BBM, seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Langkah Efisiensi dan Transisi Energi Terbarukan
Gibran juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan efisiensi anggaran guna melindungi masyarakat. Dalam upaya ini, pemerintah terus mempercepat transisi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Contoh nyata dari komitmen tersebut adalah peresmian pabrik kendaraan listrik oleh Presiden Prabowo. Pabrik tersebut, yang merupakan milik PT Vektor Sakti Industri (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk) milik Bakrie Group, diresmikan di Magelang, Jawa Tengah. “Hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Magelang untuk meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah,” ujar Gibran.
Alasan JK Mengusulkan Kenaikan Harga BBM
Sebelumnya, JK mengusulkan agar pemerintah tetap menaikkan harga BBM meskipun sedang terjadi konflik di kawasan Timur Tengah yang membuat harga minyak dunia meningkat. Alasannya adalah karena subsidi energi, khususnya BBM, dinilai akan memperparah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meningkatkan utang pemerintah.
“Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata JK saat wawancara di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).
Menurut JK, kenaikan harga BBM akibat perang Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel membuat banyak negara melakukan penghematan untuk mengurangi potensi krisis energi dalam negeri. Ia berpandangan bahwa jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi BBM dan tidak menaikkan harga saat harga BBM dunia melambung, maka utang pemerintah akan semakin besar.
Dampak Kenaikan Harga BBM
JK tidak menyangkal bahwa kenaikan harga BBM bisa menimbulkan protes masyarakat di awal. Namun, ia menilai bahwa dampak positif dari kenaikan tersebut akan terasa dalam jangka panjang. Misalnya, kenaikan harga BBM dapat mendorong penghematan dan pergerakan orang yang lebih efisien.
“Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerima. 2005, 2014, tidak ada demo karena kita jelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita terpaksa karena dari luar,” ujar JK.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
