Respons Deddy Sitorus Setelah Diajak Gibran Bekerja Bersama di IKN

Perbedaan Tugas Eksekutif dan Legislatif dalam Pemindahan Kantor ke IKN

Sejumlah pernyataan yang dilontarkan oleh Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka, terkait pemindahan kantor pemerintah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus. Dalam perbincangan tersebut, Deddy menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan ajakan Gibran untuk berkantor di IKN sebagai bagian dari upaya memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang telah dibangun.

Permintaan Deddy Sitorus untuk Menggunakan Infrastruktur IKN

Deddy Sitorus menyampaikan permintaan agar pemerintah segera berkantor di IKN untuk mencegah pemborosan anggaran negara. Menurutnya, banyak gedung-gedung pemerintahan yang sudah berdiri di IKN belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga biaya perawatan (maintenance) terbuang percuma. Ia mengusulkan agar Gedung Presiden, Wapres, dan beberapa Menteri Koordinator dapat digunakan secara bergiliran selama satu bulan.

“Kalau tidak memungkinkan semua dalam satu kementerian, bisa satu atau dua ke-Dirjenan. Masa iya uang negara yang sudah habis ratusan triliun tidak dimanfaatkan?” tegas Deddy.

Tanggapan Gibran untuk Berkantor di IKN

Gibran merespons permintaan Deddy dengan mengajak anggota DPR RI tersebut untuk bersama-sama berkantor di IKN. Ia menekankan bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028, sehingga seluruh penyelenggara negara harus hadir di sana.

“Nanti kita sama-sama berkantor di IKN,” ujarnya. Ia juga menyampaikan terima kasih atas masukan dari Deddy yang ingin agar sebagian pemerintahan berkantor di IKN.

Namun, Deddy menilai bahwa ajakan Gibran ini tidak sepenuhnya memahami perbedaan tugas antara cabang eksekutif dan legislatif. Ia menjelaskan bahwa posisi anggota DPR berbeda dengan menteri atau kepala lembaga yang merupakan bagian dari eksekutif.

Fungsi Anggota DPR yang Bersifat Kolektif

Menurut Deddy, pekerjaan anggota DPR bersifat kolektif. Jika ia berkantor sendirian di IKN tanpa dukungan infrastruktur dan mitra kerja yang memadai, hal itu justru tidak akan produktif. Ia menilai bahwa jika hanya dirinya yang pindah, maka itu seperti “ngajak liburan atau menyepi”.

Deddy juga menyoroti bahwa hingga saat ini, infrastruktur untuk lembaga legislatif (DPR) maupun yudikatif di IKN belum dibangun. Ia menekankan bahwa DPR hanya bisa menjalankan fungsinya secara efektif jika mitra kerjanya dari unsur eksekutif juga berada di lokasi yang sama.

“Misalnya, kalau Komisi II ke sana maka harus ada unsur Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, Menpan-RB dan yang lainnya di sana. Jika tidak, di sana itu mau ngapain?” ujarnya.

Usulan untuk Memulai Pemindahan Instansi Pemerintah

Deddy menyarankan agar Wapres Gibran lebih fokus mengajak instansi pemerintah yang relevan untuk pindah ke IKN agar roda pemerintahan di sana benar-benar berjalan. Ia menilai bahwa tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa IKN dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang efektif dan hemat biaya.

Ia juga mengusulkan agar kementerian mulai mengirimkan pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) untuk berkantor di IKN secara bergiliran. Deddy mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi pelopor dalam skema ini.

“Nanti mungkin bisa dimulai dari salah satu kementerian dalam negeri, salah satu kedirjenan. Mungkin Pak Tito (Mendagri) mau menjadi apa namanya pionir Pak. Sayang banget Pak gedung-gedung itu Pak,” ujarnya.

Penutup

Perdebatan antara Deddy Sitorus dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan pentingnya memahami perbedaan tugas antara cabang eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, isu efisiensi anggaran dan penggunaan infrastruktur yang telah dibangun di IKN juga menjadi sorotan utama. Dengan adanya inisiatif dari pihak-pihak terkait, diharapkan IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan.