Masa Depan Birokrasi yang Bersih dan Berintegritas
Ada masa di mana istilah good governance menjadi sangat populer dalam masyarakat Indonesia. Pada saat itu, istilah tersebut menjadi semacam harapan baru setelah era reformasi. Masyarakat berharap adanya tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Birokrasi menjadi salah satu sasaran utama perbaikan dalam reformasi tersebut. Dengan tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah pencanangan Gerakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).
Apa Itu Integritas?
Integritas berasal dari kata “integer” yang artinya utuh atau lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas didefinisikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran.
Secara sederhana, integritas dapat diartikan sebagai bersatunya kata dan perbuatan. Dalam konteks birokrasi, integritas melibatkan sikap seperti jujur, konsisten, disiplin, bertanggung jawab, dan setia memegang janji. Integritas menjadi pilar utama dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Tantangan dalam Membangun Integritas
Meskipun begitu, penanaman nilai integritas masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, budaya permisif yang sering kali muncul dari lingkungan sosial yang tidak mendukung kejujuran. Budaya ini bisa muncul dari tradisi feodalistik atau kebiasaan “tidak enakan” yang membuat masyarakat terbiasa dengan praktik-praktik tidak sehat.
Kedua, lemahnya penanaman nilai-nilai integritas dalam tubuh birokrasi. Hal ini terjadi mulai dari proses rekrutmen pegawai hingga pengembangan karier. Kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas birokrasi sering kali terlihat dalam kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
Penegakan Aturan yang Tidak Efektif
Faktor ketiga adalah ketidakefektifan penegakan aturan. Dalam manajemen, ada tiga lapis penjaga integritas: manajemen, unit kepatuhan internal, dan auditor internal. Namun, jika salah satu lapisan ini gagal menjalankan fungsinya, maka potensi korupsi akan meningkat.
Kementerian Keuangan Sebagai Contoh
Kementerian Keuangan adalah salah satu institusi yang masuk dalam survey penilaian integritas tertinggi. Pada tahun 2023, indeksnya mencapai 83,18, naik menjadi 83,36 pada tahun 2024. Dua faktor utama yang menyebabkan keberhasilan ini adalah sistem yang efektif dan penanaman nilai-nilai integritas secara berkelanjutan.
Sistem yang baik dapat menciptakan alur kerja yang efektif dan mengurangi potensi penyimpangan. Namun, sistem saja tidak cukup tanpa operator yang memiliki integritas. Seperti yang pernah diingatkan oleh mantan Gubernur Jakarta, sebaik apapun sistem yang dibangun, jika operatornya bobrok, maka sistem itu tidak akan berarti.
Mulai dari Hal Kecil
Bagaimana cara membangun integritas? Menurut nasehat seorang tokoh agama, mulailah dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan segera mulai. Dari diri sendiri, kita bisa memperkuat rekan-rekan kita, lalu mendukung sistem organisasi yang baik, dan akhirnya membangun komitmen kuat bahwa integritas adalah tulang punggung yang harus ditegakkan.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
