Pelantikan Brigjen TNI Faridah Faisal sebagai Kadilmiltama
Pelantikan Brigjen TNI Faridah Faisal sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama (Kadilmiltama) menandai babak baru dalam sejarah peradilan militer Indonesia. Perwira tinggi Korps Hukum (Chk) TNI ini resmi menjadi Kadilmiltama ke-11, sekaligus perempuan pertama yang memimpin lembaga peradilan militer tertinggi tersebut. Rekam jejak panjangnya di berbagai pengadilan militer, termasuk penanganan sejumlah perkara besar, menjadi sorotan publik atas amanah baru yang diembannya.
Brigjen Faridah menggantikan Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo dalam pelantikan yang berlangsung pada Senin (09/02/2026). Ucapan selamat atas pelantikannya mengalir dari berbagai kalangan. Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) melalui Andi Amran Sulaiman turut menyampaikan apresiasi. Andi Amran juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas).
Dukungan juga datang dari lingkungan peradilan militer. Akun Instagram @pengadilanmiliterjakarta dan @dilmilti3surabaya mengucapkan selamat dan sukses kepada Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. atas jabatan barunya sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama.
Latar Belakang dan Pendidikan
Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H. lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1968. Meski tercatat sebagai kelahiran Makassar, ia tumbuh dan mengenyam pendidikan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD 1 Wua-Wua, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kendari di Jalan Dr Sam Ratulangi, Kelurahan Kemaraya. Pendidikan menengah atasnya ditempuh di SMA Negeri 1 Kendari pada periode 1983–1986.
Brigjen Faridah sempat berdomisili di Jalan Beringin, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari—kini berada di sisi kiri Lippo Plaza Kendari. Selepas SMA, ia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 1987–1991 dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Ia kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di universitas yang sama pada 2011. Ia merupakan istri dari Ir Budi Santoso, M.Si.
Meniti Karier di Korps Hukum TNI
Usai menamatkan pendidikan sarjana, Faridah mengikuti Sekolah Perwira Militer Wajib (Sepamilwa) dan lulus pada 1992 dari kecabangan Korps Hukum (Chk). Lembaga ini kini dikenal sebagai Sekolah Perwira Prajurit Karier (Sepa PK) TNI. Dengan pangkat awal Letnan Satu (Lettu), ia mengawali karier di Komando Hukum Daerah Militer (Kumdam) VII Wirabuana (kini Kodam XIV/Hasanuddin) di Makassar.
Kariernya kemudian berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai:
* Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar
Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) III Surabaya
* Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
Selain itu, ia juga pernah dipercaya sebagai Anggota Pokkimiltama Mahkamah Agung sebelum menjabat Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama pada 27 Mei 2025.
Tangani Kasus Besar yang Sorot Publik
Sepanjang kariernya, Brigjen Faridah pernah terlibat dalam penanganan sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Kolonel Inf Priyanto terhadap pasangan Handi dan Salsabila di Jawa Barat pada 2021. Ia juga tercatat pernah menangani perkara Tragedi Cebongan yang melibatkan Serda Ucok Tigor Simbolon, kasus yang kala itu menjadi perhatian nasional.
Pengalaman menangani perkara-perkara strategis tersebut menjadi bagian penting dari rekam jejak profesionalnya di lingkungan peradilan militer.
Kepemimpinan di Pusat Pengawasan Peradilan Militer
Sebagai Kadilmiltama, Brigjen Faridah memegang peran sentral dalam memastikan konsistensi dan kualitas penyelenggaraan peradilan militer di seluruh Indonesia. Dilmiltama tidak hanya berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, serta Pengadilan Militer Pertempuran.
Penunjukan Brigjen Faridah sebagai perempuan pertama di posisi ini menjadi catatan penting dalam dinamika kepemimpinan di institusi TNI, khususnya di bidang hukum dan peradilan. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat, pengalaman struktural di berbagai wilayah, serta keterlibatan dalam penanganan perkara besar, ia kini mengemban tanggung jawab menjaga integritas dan profesionalisme peradilan militer di tingkat nasional.
