Kritik terhadap Iuran Rp 17 Triliun ke Board of Peace
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia yang pernah menjabat, Dino Patti Djalal, memberikan kritik terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Salah satu isu utama yang disoroti adalah besarnya iuran sebesar Rp 17 triliun atau setara dengan 1 miliar dolar AS yang harus dibayarkan oleh Indonesia.
Menurut Dino, angka tersebut dinilai tidak masuk akal dan berpotensi menyebabkan dampak negatif bagi pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang sedang tertekan. Ia menilai bahwa jumlah iuran tersebut jauh melampaui kontribusi internasional Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan iuran ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Iuran BoP senilai Rp 17 triliun ini setara dengan pajak yang dibayar oleh dua juta rakyat Indonesia, terutama dari kalangan menengah bawah. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa iuran tersebut setara dengan kontribusi Indonesia ke PBB selama 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana yang besar tersebut bisa mengganggu prioritas pembangunan nasional.
Dino juga menyoroti ironi dari rencana ini. Di saat PBB sedang mengalami defisit karena penarikan iuran oleh AS dan tunggakan dari beberapa negara anggota, pemerintah Indonesia justru bersedia membayarkan dana yang sangat besar untuk BoP. Menurutnya, hal ini bisa menjadi isu politik yang memicu kontroversi.
Masa Depan Board of Peace Dinilai Tidak Jelas
Selain masalah anggaran, Dino juga menyatakan pesimisme terhadap masa depan Board of Peace. Menurutnya, organisasi ini sangat bergantung pada figur Donald Trump yang kontroversial serta dinamika politik dalam negeri AS. Jika Partai Republik kehilangan mayoritas di Kongres dalam pemilu sela (midterm election), maka Trump akan menghadapi tekanan politik yang besar dan lebih fokus pada isu-isu dalam negeri.
“Jika partai Republik kalah dalam pemilu sela, maka Trump akan lebih fokus pada masalah dalam negeri,” ujarnya. “Hal ini berarti waktu yang tersedia untuk mengurus BoP akan berkurang drastis.”
Dino juga menyatakan bahwa peluang BoP untuk menciptakan jalan menuju kemerdekaan Palestina sangat kecil. Ia merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang masih samar dan penuh prasyarat. Meskipun ada celah kecil, yaitu antara 10–15 persen, peluang tersebut dinilainya sangat terbatas.
Sumber Dana Iuran BoP
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kemungkinan besar anggaran sebesar Rp 17 triliun untuk iuran BoP akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, skema pembiayaan tersebut belum sepenuhnya diputuskan. Purbaya menyatakan bahwa penugasan akan menunggu arahan dari Presiden.
“Nanti kita akan diskusikan, tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari APBN juga,” katanya.
Komentar Terkait Multilateralisme
Dino juga mengingatkan bahwa langkah bergabung dengan BoP bisa memengaruhi posisi diplomasi Indonesia yang sebelumnya menegaskan komitmen terhadap multilateralisme dan PBB. Ia menilai bahwa keputusan ini berpotensi menimbulkan dampak politik internasional yang luas, bahkan melebihi isu konflik Gaza dan Palestina.
Dari segi publik, Dino menekankan bahwa angka Rp 17 triliun sangat besar dan bisa langsung dirasakan oleh rakyat, khususnya para pembayar pajak. Ia menyarankan agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap anggaran negara.
