Rencana Uni Emirat Arab Mengelola Pemerintahan Sipil Gaza
Media Israel melaporkan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) berencana untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Jalur Gaza, khususnya dalam sektor perdagangan dan logistik. Langkah ini dilakukan melalui pembicaraan lanjutan dengan Amerika Serikat dan Israel. Dalam rencana tersebut, pasukan Israel dan perusahaan keamanan AS-UEA akan terlibat dalam pengamanan infrastruktur logistik yang akan disediakan oleh UEA.
Gaza disebut menjadi proyek awal dari “Board of Peace” (Dewan Perdamaian), lembaga yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump. Lembaga ini diklaim bertujuan menyelesaikan konflik internasional. Salah satu media Israel, Channel 12, melaporkan bahwa pembicaraan antara UEA, AS, dan Israel telah mencapai tahap lanjut. Draf perjanjian sudah dipertukarkan antar pihak yang terlibat.
UEA berencana untuk mengelola seluruh pasar di sektor perdagangan. Selain itu, UEA juga akan membeli komoditas yang masuk ke Gaza melalui Israel. Mereka akan menggunakan kontraktor Israel untuk melaksanakan beberapa tugas. Pasukan Israel akan dikirim untuk mengamankan infrastruktur logistik yang akan disediakan oleh UEA, dengan partisipasi perusahaan keamanan AS bersama pasukan keamanan UEA.
Pusat distribusi yang ada akan dikembangkan menjadi pusat logistik yang digunakan untuk memasok barang ke sektor swasta di Gaza. Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed, menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan “Board of Peace”. Undangan ini diberikan sekitar satu setengah minggu lalu.
Board of Peace: Tujuan dan Kritik
Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, merupakan lembaga yang dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik internasional. Biaya keanggotaan tetap sebesar satu miliar dolar. Meski awalnya ditujukan untuk mengawasi rekonstruksi Gaza, piagamnya menyatakan bahwa organisasi ini tidak terbatas pada sektor tersebut, melainkan berupaya menyelesaikan konflik di seluruh dunia. Artinya, Gaza hanya proyek awal dari lembaga ini.
Donald Trump mengklaim bahwa ia akan memimpin dewan tersebut. Ia mengundang puluhan pemimpin dunia untuk bergabung, dengan menyatakan bahwa dewan ini akan membahas tantangan global selain gencatan senjata di Gaza. Namun, Trump menegaskan bahwa dewan ini tidak bermaksud menjadi pengganti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Piagam Dewan Perdamaian menyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, membangun kembali pemerintahan yang kredibel dan sah, serta memastikan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak konflik. Piagam ini juga mengkritik lembaga-lembaga yang dianggap gagal, termasuk PBB. Isi piagam tersebut menyerukan “keberanian” untuk “menjauh” dari lembaga tersebut dan menekankan “kebutuhan akan organisasi perdamaian internasional yang lebih fleksibel dan efektif.”
Negara-Negara yang Bergabung dan Menolak
Delapan negara Arab dan Islam mengeluarkan pernyataan bersama menyambut baik undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Menteri Luar Negeri Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Kerajaan Arab Saudi, dan Negara Qatar menyambut undangan tersebut. Kuwait dan Bahrain juga menyambut baik undangan tersebut. Raja Mohammed VI dari Maroko akan bergabung sebagai anggota pendiri.
Presiden Argentina Javier Aguirre, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, dan Presiden Kosovo Vjosa Usmaj juga menerima undangan. Trump mengumumkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangannya, meskipun Putin belum mengonfirmasi. Kanada mengumumkan kesepakatan “awal” untuk bergabung, sementara Belarus, Paraguay, Vietnam, dan Uzbekistan menerima undangan Trump.
Sebaliknya, Prancis, Norwegia, dan Swedia menyatakan penentangan mereka terhadap Dewan Perdamaian. Jerman menolak karena khawatir akan melemahkan PBB. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa ia tidak dapat membayangkan berpartisipasi bersama Rusia. Negara-negara besar lainnya seperti Jepang dan Tiongkok belum menanggapi undangan Trump.
Penolakan dan Pertimbangan
Perdana Menteri Slovenia Robert Golbub menolak undangan karena lembaga ini “secara serius mencampuri sistem internasional yang lebih luas.” Inggris sedang mempertimbangkan undangan tersebut. Italia membutuhkan waktu lebih lama untuk memutuskan. Swiss akan melakukan “analisis cermat” terhadap proposal tersebut. Australia dan Singapura juga sedang mempertimbangkan undangan tersebut.
Vatikan mengonfirmasi bahwa Paus Leo telah menerima undangan dan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan partisipasinya. Informasi lengkap dan menarik lainnya bisa ditemukan di Google News.
