Nama Wakil Menteri Keuangan Masuk Bursa Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), menjadi salah satu nama yang masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah Deputi Gubernur BI Juda Agung mengundurkan diri. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana pemerintah mengusulkan beberapa nama untuk mengisi jabatan tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Thomas adalah salah satu nama yang diusulkan oleh pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (surpres) berisi daftar nama-nama calon Deputi Gubernur BI kepada DPR RI. Surat tersebut kemudian akan diproses melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Proses pengisian jabatan ini dilakukan setelah adanya pengunduran diri dari Deputi Gubernur BI Juda Agung. Menurut Prasetyo, hal ini merupakan prosedur yang wajib dilalui sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur, yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan,” jelasnya.
Gerindra Pastikan Thomas Tidak Lagi sebagai Pengurus Partai
Seiring dengan masuknya nama Thomas dalam bursa calon Deputi Gubernur BI, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Thomas sudah tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan partai. Dasco menyatakan bahwa Thomas telah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai sejak 31 Desember 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Thomas tidak lagi terlibat secara aktif dalam struktur partai.
“Pak Tommy (Thomas) Djiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak,” kata Dasco.
Usulan dari Gubernur BI, Bukan Presiden
Dasco juga menegaskan bahwa pencalonan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI bukan berasal dari Presiden Prabowo Subianto, melainkan dari Gubernur BI Perry Warjiyo. “Dan kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden, tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri,” jelas Dasco.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait potensi berkurangnya independensi BI karena Thomas merupakan keponakan Presiden Prabowo.
Komisi XI DPR Pastikan Proses Sesuai Aturan
Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun juga memastikan bahwa masuknya Thomas dalam bursa calon Deputi Gubernur BI merupakan usulan dari Gubernur BI. Ia mengkonfirmasi bahwa pengusulan nama Thomas datang sebagai respons atas surat pengunduran diri Juda Agung.
Misbakhun juga menyampaikan bahwa Thomas telah memenuhi seluruh persyaratan hukum, termasuk ketentuan independensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). “Saya sudah memastikan bahwa semua proses yang berjalan saat ini itu sudah proper secara aturan,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI telah menugaskan Komisi XI untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan. “Semua mekanisme ini berjalan menurut aturan perundangan-perundangan yang ada,” tambahnya.
Latar Belakang Thomas Djiwandono
Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan, Thomas Djiwandono lahir di Jakarta pada Mei 1972. Ia merupakan putra dari Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur BI, dan Biantiningsih Miderawati, kakak kandung Presiden Prabowo Subianto.
Thomas menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat, pada 1994. Ia kemudian meraih gelar magister Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University pada 2003.
Karier profesionalnya dimulai sebagai wartawan magang di majalah Tempo pada 1993, sebelum berkiprah sebagai analis keuangan, konsultan, hingga CEO di sejumlah perusahaan. Sejak 2008, Thomas juga menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra hingga mengundurkan diri pada akhir 2025.
Pada 18 Juli 2024, Thomas dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia kemudian kembali dipercaya menjabat Wamenkeu dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
