Perdebatan tentang Komite Penasihat Gaza
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyampaikan keberatannya terhadap komposisi Dewan Eksekutif Gaza yang diumumkan oleh pihak Gedung Putih. Keberatan utama dari Israel adalah adanya perwakilan dari Qatar dan Turki dalam dewan penasihat yang akan mengawasi pemerintahan sementara Jalur Gaza. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Israel dengan pihak AS, yang dinilai tidak melibatkan Israel dalam proses pengambilan keputusan.
Menurut laporan Channel 12 Israel, Netanyahu menyampaikan keberatannya dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk membentuk dewan tersebut merupakan “kejutan” bagi Israel dan dibuat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dalam percakapan tersebut, Rubio disebut membalas bahwa keputusan untuk melibatkan Qatar dan Turki sudah final dan “tidak ada jalan kembali.”
Ketidakpuasan Israel dan Peran Qatar serta Turki
Ketidakpuasan Israel juga disuarakan oleh pejabat senior yang dikutip oleh harian Yediot Aharonot. Pejabat itu menyatakan bahwa keikutsertaan Qatar dan Turki tidak termasuk dalam kesepahaman awal dengan Washington, dan wewenang dewan dinilai belum jelas. Lebih lanjut, keterlibatan kedua negara itu disebut sebagai “tindakan balas dendam” dari penasihat Trump, Jared Kushner dan Steve Witkoff, atas sikap keras Israel yang menolak membuka Perlintasan Rafah sebelum semua jenazah tahanan dikembalikan.
Penegasan Netanyahu dan Penolakan Tak Resmi
Dalam pidatonya di sidang Knesset (parlemen Israel) pada hari Senin, Netanyahu mengonfirmasi adanya perbedaan pendapat dengan Washington mengenai dewan ini. Namun, ia menegaskan bahwa Israel tetap akan melanjutkan ke fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden AS Donald Trump, tanpa merinci lebih lanjut sifat perselisihan tersebut.
Meski demikian, Netanyahu bersikukuh bahwa tidak akan ada tentara Turki atau Qatar yang diterjunkan di Gaza. Pernyataan ini, seperti dilaporkan koresponden Al Jazeera, hanya membatasi kehadiran militer dan tidak menutup kemungkinan peran kedua negara dalam rekonstruksi dan aspek masa depan Gaza lainnya.
Respons Gaza dan Komposisi Dewan
Di sisi lain, Kantor Media Pemerintah di Gaza menyambut baik pembentukan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Jalur Gaza. Dalam pernyataannya, kantor tersebut menilai langkah ini sebagai upaya mengatasi realitas administrasi dan pelayanan di Gaza, sejalan dengan prioritas menghentikan agresi dan mengurangi penderitaan warga. Mereka menyatakan kesiapan penuh untuk proses penyerahan kewenangan agar transisi berjalan lancar.
Dewan Eksekutif Gaza sendiri, menurut Gedung Putih, bertugas mendukung Kantor Perwakilan Tinggi dan Komite Nasional Palestina. Tujuannya adalah mempromosikan tata kelola yang efektif, mempercepat layanan, serta mendukung stabilitas dan kemakmuran di Gaza. Dewan ini beranggotakan sebagian tokoh Dewan Pendiri (Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Rowan) serta tokoh regional seperti Menlu Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali al-Thawadi, dan Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad. Dewan ini beroperasi di bawah payung besar “Dewan Perdamaian” pimpinan Trump.
Dinamika dan Kritik Internal
Pembentukan dewan ini juga memicu dinamika diplomatik yang kompleks. Media Bloomberg melaporkan bahwa sekutu-sekutu Eropa AS berusaha mengubah ketentuan dewan dan membujuk negara Arab untuk menekan Trump. Sementara itu, media Axios mengutip pejabat Prancis yang menyatakan tidak berniat menanggapi positif undangan bergabung.
Di dalam negeri Israel, Netanyahu justru mendapat kritik dari oposisi. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyebut kehadiran Turki dalam dewan sebagai “kegagalan diplomatik serius” bagi pemerintah Netanyahu.
Beberapa analis melihat penolakan Netanyahu sebagai strategi untuk mendapatkan konsesi lebih dari Washington, dengan bersikap seolah-olah menentang suatu dewan yang sebenarnya menguntungkan Israel, mengingat dominasi sejumlah pendukungnya di dalamnya. Langkah ini dinilai sebagai manuver tradisional Netanyahu untuk menekan sekaligus memanfaatkan posisi tawarnya di hadapan pemerintahan Trump.
Pemerintahan Trump dan Rencana Perdamaian Gaza
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berniat melanjutkan penerapan rencana perdamaian Gaza terlepas dari keberatan pemimpin otorita Israel Benjamin Netanyahu, demikian menurut laporan Axios mengutip seorang pejabat AS. Sebelumnya, kantor pemimpin otorita Israel menyatakan pengumuman susunan Komite Koordinasi Nasional untuk Tata Kelola Jalur Gaza tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahannya.
“Ini agenda kami, bukan agenda Netanyahu. Dalam beberapa bulan terakhir kami berhasil melakukan banyak hal di Gaza yang sebelumnya dianggap mustahil, dan kami akan terus melangkah,” kata seorang pejabat senior AS kepada Axios.
Menurut sumber Axios, Netanyahu tidak diajak berkonsultasi mengenai komposisi komite tersebut karena tidak memiliki kewenangan dalam keputusan itu. Pejabat tersebut menambahkan, jika Israel menginginkan AS menangani Gaza, maka pendekatannya harus sesuai dengan cara Washington.
“Kami sudah bekerja melampaui keberatannya. Biarkan dia fokus pada Iran dan biarkan kami menangani Gaza. Kami tidak akan berdebat dengannya. Dia akan menjalankan politiknya sendiri dan kami akan terus maju dengan rencana kami. Pada akhirnya, dia tidak bisa benar-benar menentang kami,” ujar pejabat tersebut.
Sebelumnya, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang beranggotakan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump sekaligus investor Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
