Perjalanan yang Penuh Duka dan Harapan
Kampung Omon, salah satu wilayah administratif tertua di Tanah Papua, seolah terlupakan oleh pemerintah. Meskipun secara geografis tidak jauh dari pusat pemerintahan, kampung ini masih hidup dalam kegelapan tanpa layanan dasar seperti listrik, air bersih, sekolah, dan puskesmas. Akses jalan yang sangat memprihatinkan menjadi penghalang utama pembangunan.
Perjalanan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menuju Kampung Omon pada Rabu (8/1/2026) menjadi catatan pilu sekaligus bersejarah. Ini merupakan perjalanan monumental mengawali tahun 2026. Untuk menjangkau komunitas adat Suku Elseng di Distrik Gresi Selatan, Papua, rombongan harus bertaruh nyawa menembus hutan belantara selama tujuh jam.
Dari ibu kota kota Sentani, perjalanan darat memakan waktu sekitar lima jam menuju pusat distrik. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama kurang lebih tujuh jam. Lumpur tebal, hutan belantara, sungai berarus deras, serta jembatan kayu curam harus dilalui warga. Total sekira 12 jam dibutuhkan untuk mencapai kampung tersebut.
Duka yang Tak Terduga
Duka menyelimuti perjalanan ketika maut menjemput di tengah rimba sesaat rombongan berjalan kaki pukul 10.00 WIT dari Kampung Bangai dan tiba di Kampung Omon pukul 17.50 WIT. Simon Pampang, seorang staf BPBD yang penuh semangat di barisan depan, tiba-tiba ambruk dan menghembuskan napas terakhirnya di bawah rimbunnya pohon hutan. Insiden ini berlangsung pukul 01.00 WIT, di hari itu.
Tim medis yang memeriksa, menyebut nadi Simon Pampang lemah hingga tak berdenyut lagi. Ia telah berpulang. Dalam suasana haru, Bupati memutuskan membagi tim. Sebagian menandu jenazah pulang, sementara sisanya terus melangkah. “Staff saya meninggal dunia. Kami turut berduka perginya staf kami. Beliau adalah pahlawan dalam perjalanan ini,” ujar Yunus, dengan suara bergetar.
Ia meratapi kepergian stafnya yang gugur demi tugas negara. Yunus mengatakan, musibah ini di luar rencana dan benar-benar terpukul karena korban meninggal dalam perjalanan.
Bermalam dengan Suku Nomaden
Kampung Omon salah satu wilayah administratif tertua di Tanah Papua. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kawasan ini telah dirancang sebagai pusat pemerintahan status yang berlanjut setelah Indonesia mengambil alih Papua usai Pepera 1969.
Saat senja menyentuh Kampung Omon, rombongan disambut wajah-wajah tulus warga yang bersahaja. Di bawah temaram lampu aki, Bupati Yunus Wonda mendengar jeritan hati masyarakat yang puluhan tahun terisolasi. Tak ada sekolah, tak ada puskesmas, apalagi air bersih. Anak-anak kecil di sana harus memikul beban berat melintasi sungai dan jembatan kayu besi yang licin demi bertahan hidup.
Di sana, negara terasa begitu jauh, hingga muncul seloroh pahit bahwa mereka mungkin bukan bagian dari NKRI. Menurut Kepala Suku Elseng, Nelson Teet, komunitas adat Elseng hidup berpindah-pindah, untuk menjaga batas-batas hak ulayat. Di hutan, mereka akan menetap jika ada pohon sagu, kadang selama satu bulan, lalu kembali lagi ke kampung.
Komitmen Bupati untuk Pembangunan
Rombongan bupati tiba saat hari mulai gelap. Satu-persatu warga mulai berkumpul mengelilingi bupati. Malam itu ditemani cahaya lampu dari aki mobil, bupati mendengar semua keluhan dan keinginan mereka. Yunus Wonda mengungkap kesedihannya melihat kondisi warga kampung tanpa sekolah, puskesmas, penerangan, air bersih, dan infrastruktur jalan yang berlumpur.
Orang dewasa serta anak-anak harus memikul bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melewati sungai dan menyebrang di jembatan yang terbuat dari batang pohon kayu besi. “Saya sedih melihat anak-anak kami yang berjalan, lewati lumpur yang luar biasa,” ujarnya.
Yunus berkomitmen bahwa prioritas utama yakni terbukanya akses jalan. Menurutnya, lokasi kampung ini tidak jauh dari pusat distrik tetapi medan berat. “Garuda di dada say. Kami akan buka akses. Itu dulu tahun ini,” tegasnya. Kata Yunus, warga juga meminta akses terhadap pendidikan, kesehatan, pembangunan rumah, dan tempat peribadatan.
Tetapi menurutnya, infrastruktur jalan lebih utama mengingat satu-satunya cara membawa barang untuk menembus hutan hanya dengan dipikul. “Kami harap dukungan balai dan pemerintah pusat untuk melakukan terobosan. Bukan hanya ini ada satu kampung lagi jaraknya sekitar 20 kilometer. Konektivitas harus terjadi,” ujarnya.
Tidak Percaya Pemerintah
Kepala Kampung Omon, Frans Tabisu, mengatakan mendirikan kampung sejak 2012 silam. Sejak itu, belum ada perhatian sama sekali dari pemerintah wilayah setempat. Tak ada listrik, air bersih, sekolah, dan puskesmas, akses jalan pun dalam kondisi sangat memprihatinkan. Frans Tabisu mengungkap, Bupati Jayapura Yunus Wonda merupakan pemimpin pertama yang masuk di wilayah itu.
Sebab itu, ia merasa bersyukur serta memiliki harapan baru terhadap pembangunan di Kampung Omon. “Sejak kami buka kampung ini tidak pernah bupati datang seperti yang sekarang bupati datang. Kami senang sekali. Pertama kali bupati datang dan berjalan kaki. Kami bangga,” ungkapnya. Meski begitu, Frans mengaku tidak percaya begitu saja kecuali pembangunan jalan di buka di depan mata.
“Kami punya keinginan dari tahun ke tahun bupati sudah jawab tetapi saya tidak senang 100 persen baru 80 persen. Kalau alat sudah turun baru saya senang 100 persen.”
Tanah dan Hutan Adat Tak Boleh Berubah
Frans Tabisu mengungkapkan banyak perusahaan kayu tergiur untuk mengambil hasil hutan di Kampung Omon. Tetapi, ia menolak. Bahkan sempat adu mulut dengan saudara-saudaranya. Frans mengaku pernah ada perusahaan yang mengambil kayu lalu membuka jalan. Tetapi hanya sepanjang dua kilometer. Mereka hanya pencuri kayu lalu tak pernah kembali.
“Saya tidak terima apalagi kami punya kayu besi hanya ini saja meskipun nilai uang yang besar. Hutan hanya ini saja, tidak ada lagi.” Ia tidak ingin menyerahkan hutan seperti di Distrik Yapsi dan Distrik Unurum Guay. Jika pemerintan ingin bangun sekolah atau puskesmas, maka tanah dan bangunan itu tetap menjadi milik masyarakat adat.
“Kalau pemerintah mau bangun apa saja kami ikut, bangun untuk kami barang itu milik kami dari tanah hingga kayu, kalau mau bangun sekolah, tanah kami punya, bangunan kami punya karena kami punya anak-anak yang mau sekolah di situ.”
Senada dengan kepala kampung, Kepala Suku Elseng, Nelson Teet mendesak pemerintah harus punya cara untuk melindungi masyarakat adat sebab mereka tak bisa membaca dan menulis. Komunitas Suku Elseng terdiri dari tiga marga yakni Ted, Nesab, dan Wanawi. Mereka memiliki wilayah adatnya masing-masing. Neslon khawatir pembangunan masuk, hutan dibongkar, lalu bagaimana dengan tanah leluhur yang di tinggalkan nene moyang?
Nelson juga tidak tahu harus membicarakan hal ini ke mana dan dengan siapa. Tetapi ia berpendapat harus ada perlindungan hutan Suku Elseng dengan membuat peta wilayah adat. “Saya tidak pernah berpendidikan tidak bisa tulis dan baca. Saya bingung mau bicara dengan siapa, untuk membuat peta, untuk menjaga hutan. Kira-kira bagaimana apakah ada solusi.” “Kami ingin hutan ini jangan ada yang obrak-abrik, kecuali untuk bangun rumah, kalau tidak ada persetujuan dari kami itu tidak boleh. Tanah adat kami tidak boleh berubah.”
