Kunjungi Aceh Utara, JK: Wilayah Terdampak Banjir Lebih Luas dari Tsunami

Dampak Banjir Aceh 2025 Dinilai Lebih Parah dari Tsunami 2004

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Muhammad Jusuf Kalla (JK), menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Aceh pada tahun 2025 memiliki dampak luas wilayah yang lebih besar dibandingkan bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Meskipun tingkat kerusakan bangunan berbeda, JK menilai bahwa luasnya area yang terkena dampak banjir kali ini lebih parah.

Dalam kunjungan langsung ke Desa Bungkah dan Desa Paloh Raya, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, JK melihat kondisi rumah warga yang sebagian hancur dan sebagian lainnya tertutup lumpur dan pasir setinggi satu hingga dua meter. Ia menjelaskan bahwa kerusakan akibat banjir berbeda dengan tsunami, di mana seluruh rumah hancur. Namun, dari sisi luas wilayah yang terdampak, banjir kali ini lebih besar.

Operasi Kemanusiaan PMI Berjalan Lancar

PMI telah menggelar operasi kemanusiaan sejak 27 November 2025 di sejumlah kabupaten/kota di Aceh. Operasi ini mencakup distribusi bahan makanan, layanan kesehatan gratis, penyediaan air bersih, serta logistik untuk para pengungsi. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 71.637 pengungsi masih bertahan di 226 titik pengungsian.

Banjir juga menyebabkan kerusakan serius pada sektor pertanian dan infrastruktur. Sebanyak 12 daerah irigasi utama dan delapan daerah irigasi tersier mengalami kerusakan. Selain itu, 14.509 hektare sawah tertutup lumpur setinggi satu hingga dua meter dan tidak dapat difungsikan kembali.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pembangunan Rumah

JK menegaskan bahwa pembangunan rumah korban bencana merupakan tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, PMI fokus pada bantuan pangan, layanan kesehatan, air bersih, logistik, serta dukungan alat berat untuk mempercepat pembersihan lumpur di Aceh Utara.

Respons Terhadap Bantuan Negara Asing

Menanggapi pertanyaan wartawan terkait bantuan dari negara asing, JK menegaskan bahwa keputusan menerima atau menolak bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. “Tidak perlu diminta. Kalau pemerintah menyatakan sanggup, ya sanggup. Tapi kalau ada bantuan yang diberikan, ya diterima. Karena kemanusiaan itu tidak mengenal batas wilayah,” tegas mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 itu.

JK mengingatkan bahwa setiap bencana pasti menimbulkan kerusakan besar, sehingga diperlukan kesabaran dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemulihan. “Yang penting semua bekerja. Pemerintah bekerja, PMI bekerja, masyarakat bekerja. Itu solusi dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Dampak Banjir yang Membuat Warga Terdampak

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, memaparkan langsung dampak banjir besar yang melanda wilayahnya pada 26 November 2025. Ia menyebutkan ratusan pesantren mengalami kerusakan berat, sedang, dan ringan. Selain itu, rumah ibadah serta perumahan warga juga terdampak parah.

“Ketinggian air saat banjir mencapai satu hingga dua meter, bahkan di beberapa titik setinggi atap rumah. Ribuan rumah hancur di Aceh Utara,” kata Ayahwa.

Operasi Kemanusian PMI di Lokasi Terdampak

Ketua PMI Kabupaten Aceh Utara, Tantawi, melaporkan bahwa operasi kemanusian PMI telah berjalan sejak 27 November 2025. Kegiatan meliputi distribusi bahan pangan, pakaian layak pakai, layanan kesehatan, pencarian jenazah korban banjir, pembersihan lumpur, serta distribusi air bersih.

“Di lokasi ini ketinggian air satu sampai dua meter. Puluhan korban meninggal dunia, ribuan rumah rusak, dan fasilitas umum lumpuh total,” kata Tantawi di lokasi pengungsian Desa Paloh Raya.

Saat kunjungan tersebut, PMI menyerahkan dua truk bantuan untuk Kecamatan Muara Batu. JK juga meninjau langsung layanan kesehatan, kegiatan pembersihan masjid, trauma healing bagi korban, serta berdialog dengan relawan dan penyintas banjir.

“PMI akan terus bekerja di wilayah bencana, termasuk Aceh Utara, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Operasi kemanusian akan berlangsung hingga situasi dinyatakan membaik,” pungkas JK.