KSAD: Bantuan Melimpah, Akses Distribusi Minim

Tantangan dalam Penanganan Bencana di Pulau Sumatra

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam penanganan bencana di Pulau Sumatra. Salah satu masalah utama adalah akses distribusi bantuan yang terbatas. Mayoritas jalur darat untuk mendistribusikan bantuan lumpuh, sehingga harus menggunakan jalur udara. Jumlah bantuan dan logistik untuk tiga provinsi tersebut tidak pernah kurang.

Maruli menyatakan bahwa sering kali pihak-pihak tertentu hanya meletakkan logistik di posko lalu membawa bendera sebagai identitas asal pemberi bantuan. “Kadang benderanya lebih besar daripada logistiknya,” tambahnya.

Ia juga merujuk kepada pihak-pihak tertentu yang tidak ikut terjun langsung ke titik bencana, tetapi hanya melihat dari kejauhan lalu mengkritik cara kerja pemerintah dalam penanganan bencana yang dianggap lambat. Ia memahami situasi emosional masyarakat yang terdampak bencana akibat kehilangan harta benda dan anggota keluarga. Namun, menurutnya, situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga muncul suara-suara untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Negara Hadir dalam Penanganan Bencana

Lebih lanjut, Maruli memastikan kepada masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana dan mengerahkan kemampuan super ekstra. Bahkan, sepanjang ia berdinas 30 tahun di TNI, penanganan bencana kali paling cepat. “Dengan bencana yang begitu besar dalam waktu belum sebulan, sudah tujuh jembatan (berdiri), jembatan lainnya sedang proses. Ada sekian puluh helikopter. Silakan Anda bandingkan sendiri, mana lagi penanganan bencana yang lebih cepat dibandingkan ini,” ujarnya.

Namun, Maruli tidak bisa menutupi emosinya karena TNI AD tetap dikritik lambat bekerja dan menyalurkan bantuan. Padahal, para prajuritnya di lapangan telah berusaha maksimal. “Anggota kami di sana jungkir balik mengerjakan ini, tetapi masih dilecehkan juga. Anggota kami berhari-hari di sana, baju basah, gak ada ganti, tempat tinggal juga tidak ada, tetapi mereka tetap mengerjakan ini sepenuh hati. Tetap saja, masih ada orang yang berbicara nyinyir,” tuturnya.

Pembangunan Jembatan Bailey

Terkait pembangunan jembatan, TNI telah menyiapkan 32 jembatan Bailey. Sebanyak 18 unit akan dibangun oleh prajurit TNI Angkatan Darat (AD) dan 14 unit oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). “Ada 25 unit jembatan yang sedang dibangun. Tujuh unit (jembatan Bailey) sedang dalam proses untuk memberangkatkan. Tujuh unit jembatan Bailey sudah selesai dibangun,” kata mantan Pangkostrad.

Oleh sebab itu, ia berharap publik bisa menghargai kerja keras para prajurit TNI AD yang sudah selesai membangun jembatan Bailey. TNI AD, kata Maruli, sedang mencari cara bagaimana dapat menambah unit jembatan Bailey. Sementara, jembatan Aramco mengalami kendala stok yang tersedia di pabrik yang terbatas. Ia berharap pada Januari 2026, ada 100 titik yang dapat dibangun jembatan Aramco secara bertahap.

Data Korban Bencana di Sumatra

Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (19/12/2025), jumlah korban meninggal dunia di tiga provinsi mencapai 1.071 jiwa. Angka itu bertambah dari jumlah sebelumnya yakni 1.068 jiwa pada Kamis lalu. “Per hari ini jumlah korban meninggal secara total di tiga provinsi ini bertambah tiga. Dari posisi kemarin, Kamis 18 Desember, berjumlah total 1.068 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari ketika memberikan keterangan pers pada Jumat kemarin.

Tiga orang itu adalah korban dari Tapanuli tengah, Tapanuli Selatan dan Langkat. Sedangkan satu korban dari Sumatra Barat yang masih dalam proses identifikasi. Selain itu, BNPB melaporkan masih ada 185 jiwa lainnya yang dinyatakan hilang. Sementara, 526.868 warga masih tinggal di tempat pengungsian.

Di sisi lain, 27 kabupaten atau kota masih berstatus tanggap darurat. Sehingga, salah satu fokus utama masih mencari korban yang meninggal dan evakuasi. Puluhan kabupaten atau kota yang masih menerapkan status tanggap darurat meliputi 12 daerah di Aceh, delapan daerah di Sumatra Utara, dan sembilan di Sumatra Barat.