Peran Partai Politik yang Berubah di Era Digital
Partai politik dulu menjadi jembatan komunikasi antara rakyat dengan penguasa. Di masa lalu, partai politik berperan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat agar bisa didengar oleh pihak yang berwenang. Namun, di era digital saat ini, jalur komunikasi tersebut mengalami perubahan signifikan.
Kini, masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasinya kepada tokoh atau pemimpin melalui media sosial, seperti akun Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah cara partai politik berkomunikasi dan merayu suara rakyat. Partai berbasis massa semakin langka, sementara basis elektoral semakin berkembang, yang dikenal sebagai partai musiman.
Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, menjelaskan bahwa teknologi abad 21, khususnya dunia digital, memberikan akses langsung masyarakat kepada penguasa. Perubahan ini membuat fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi mulai hilang. Partai berbasis massa mulai bergeser ke pola elektoral, hadir hanya saat dibutuhkan, terutama pada masa pemilu.
Djayadi mengatakan, partai politik kini cenderung menjadi partai elektoral, hadir hanya saat pemilu. Hal ini membuat suara partai tidak lagi relevan sebagai representasi masyarakat secara luas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara seperti Amerika, Australia, dan Inggris, yang mengalami defisit keanggotaan partai politik.
Partai Politik yang Tidak Lagi Mempertahankan Ideologi
Peneliti senior Pusako Unand, Muhammad Ichsan Kabullah, memiliki pandangan serupa tentang pergeseran tren partai berbasis massa menjadi partai berbasis elektoral. Namun, Ichsan menilai perubahan ini bukanlah pola komunikasi baru dalam perpolitikan Indonesia, melainkan akibat pragmatisme partai politik.
Menurut dia, pola komunikasi musiman ini terjadi karena tidak ada lagi partai yang memperjuangkan ideologi mereka secara jelas dan tegas. Contohnya, partai Islam A dan B sulit dibedakan karena jualannya sama. Masalah ini membuat partai politik menjauh dari masyarakat.
Ichsan memberikan contoh ketika bencana banjir terjadi di Sumatera, tidak ada partai politik yang menyebut penyebab utamanya, yaitu deforestasi kawasan hutan. Bahkan partai lokal di Aceh pun tidak menyentuh isu ini. Keengganan partai politik untuk memberikan gagasan idealis menunjukkan bahwa mereka menjaga jarak dengan masyarakat.
Putusan MK sebagai Jalan Tengah
Djayadi Hanan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilihan umum nasional dengan tingkat daerah sebagai jalan tengah untuk memaksa kembali partai politik hadir lebih intens di tengah masyarakat.
Putusan MK tersebut mengamanatkan jeda 2-2,5 tahun untuk penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal. Djayadi menjelaskan bahwa dengan pola pemilu yang semakin banyak, partai politik akan lebih sering mendekatkan diri dengan masyarakat.
Contoh Amerika Serikat menunjukkan bahwa anggota DPR di sana sibuk menghubungi masyarakat setiap dua tahun untuk mencari dukungan. Rutinitas ini memberikan ruang interaksi antara partai politik dan masyarakat.
Djayadi berharap lebih banyak pemilu akan membantu mengembalikan kehadiran partai politik di tengah masyarakat. Dia bahkan sempat mengusulkan pemilu dipisah menjadi tiga tahap: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Namun, menurut Djayadi, putusan MK menjadi jalan tengah terbaik saat ini untuk diakomodir pembentuk undang-undang sebagai upaya perbaikan menghadirkan kembali partai politik di tengah masyarakat. “Moderatnya keputusan MK itu,” ujar dia.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
