marosdaily.com – Ketua Komite 3 DPD RI Filep Wamafma memberikan apresiasi kepada Program Beasiswa PIP Dikdasmen dan KIP Kuliah yang masih terus berjalan hingga saat ini. Program Indonesia Pintar tersebut bertujuan untuk mendukung siswa kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya.
“Saya menghargai program KIP Kuliah dan PIP Dikdasmen yang diinisiasi oleh Kemendikbud. Apalagi pada tahun-tahun mendatang, penerima PIP juga akan secara otomatis menerima KIP Kuliah. Hal ini sangat membantu siswa dalam melanjutkan pendidikannya.” Ujar Filep pada hari Senin (4/11/2024).
Filep menekankan bahwa program tersebut harus terus dilanjutkan karena merupakan amanat yang tertuang dalam UUD NRI. Ia juga menegaskan bahwa setiap siswa di Indonesia, terutama yang termasuk dalam kelompok rentan, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Siklus kemiskinan dan ketertinggalan hanya dapat dipecahkan melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, negara harus memberikan akses, dukungan, kebijakan, dan jaminan bagi kelompok rentan tersebut,” tegasnya.
Senator asal Papua Barat ini juga memberikan saran untuk memperbaiki proses penyaluran program dengan melakukan perbaikan data. Filep menekankan bahwa perbaikan data harus menjadi prioritas utama bagi Kementerian Pendidikan.
“Saya menerima masukan mengenai beberapa kendala dalam program ini. Salah satunya adalah masalah kevalidan data siswa, Nomor Induk Siswa, dan NIK siswa yang tidak valid dalam sistem. Selain itu, ada juga kasus dimana data siswa yang seharusnya layak menerima PIP, namun masuk dalam kelompok yang tidak dapat diajukan, sedangkan data siswa yang tidak layak justru masuk dalam kelompok yang dapat diajukan. Hal ini sebenarnya dapat diatasi. Jangan sampai siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan malah terabaikan karena masalah teknis yang sebenarnya dapat dipecahkan,” jelasnya.
Filep juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan dapat menambah jenis lembaga penyalur keuangan yang khusus untuk daerah-daerah yang mengalami kendala dalam layanan perbankan.
“Kendala lainnya seperti layanan perbankan yang tidak merata di setiap daerah juga harus dicari solusinya. Bahkan, daerah-daerah terpencil seharusnya menjadi prioritas utama. Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian penuh terhadap masalah teknis dalam penyaluran ini, terutama Dinas Pendidikan,” tutupnya.
