Marosdaily.com – LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Pengolah Bahasa Alami GPT dan juga DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan kegelisahan global terhadap keamanan data di pengaplikasian AI. Tidak hanya sekali India, beberapa negara lain seperti Australia juga Italia juga sudah pernah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek dikarenakan ketidakjelasan pada cara sistem yang disebutkan mengatur data pengguna.
Dalam surat edaran yang dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pengaplikasian alat Teknologi AI pada komputer juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Artificial Intelligence serta program Kecerdasan Buatan (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di dalam komputer juga perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data serta dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, diambil dari Reuters.
Larangan ini tampaknya cuma berlaku untuk perangkat yang dimaksud digunakan pada pekerjaan resmi di dalam kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sejenis akan diterapkan dalam kementerian lainnya.
Menariknya, langkah ini muncul di dalam berada dalam kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global di regulasi AI, di dalam mana pemerintah berupaya menyeimbangkan faedah teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Kecerdasan Buatan dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pengamanan data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.
